Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kota Timika Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika
Peringatan HUT Mahkamah Agung RI yang Ke-72 pada Badan Peradilan di Kabupaten Mimika
Upacara Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-72
Sosialisasi dan Rapat Evaluasi Kinerja Serta Penandatanganan Pakta Integritas
Sosialisi dan Simulasi Pemadam Kebakaran Pada Pengadilan Negeri Kota Timika
Lebih lanjut
PENERIMAAN CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2017
PERMINTAAN DATA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MARI SEMESTER I TH.2017
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 2017
DAFTAR NOMINATIF KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
SURAT EDARAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PENGADILAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
SK Dirjen tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi orang Miskin
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas