img_head
HUKUM

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT

Sep16

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 394 Kali

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT oleh: Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI) A. Pendahuluan Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju .......

Selengkapnya

MENELUSURI INFORMASI MELALUI HAND PHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

Jul23

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 348 Kali

Jakarta – Humas MA: Pemerintah telah mencanangkaan Sistem Pemerintahan Berbasis  elektronik.  System      pemerintahan secara  elektronik  tersebut  sejalan  dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung , yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi .......

Selengkapnya

Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Peb13

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 990 Kali

Berikut adalah contoh Manual Mutu yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Peradilan Umum, dalam rangka proses Akreditasi Penjaminan Mutu. File Attachment : | Surat_Pengantar_.pdf | Contoh_Manual_Mutu_TAPM.docx | .......

Selengkapnya

SURAT EDARAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PENGADILAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Nov16

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 812 Kali

Selengkapnya

SK Dirjen tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi orang Miskin

Okt19

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 858 Kali

Direktur Jendral Badan Peradilan Umum menerbitkan SK tentanf Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Bekerja sama dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia .......

Selengkapnya

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Agu13

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 1.415 Kali

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

 

1. Pengantar Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah .......

Selengkapnya